Bambang Ismawan

 MERAJUT KEBERSAMAAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI KEUANGAN MIKRO, UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT

Dalam keheningan menatap situasi ke-Indonesiaan saat ini, akan membuat kita gamang. Dengan muram dan sedih kita harus mengatakan, realitas kekinian memang masih jauh dari harapan. Dihantam krisis multi dimensi, membuat kita jatuh tersungkur, bahkan seakan berada di titik nadir. Dan rasanya kita tak tahu akan diletakkan dimana wajah kita, bila dihadapkan founding fathers peletak pondasi nasion ini. Apalagi kini kita berpijak di bumi, di mana Sang Proklamator disemayamkan. Sosok Bapak Bangsa, seorang Nasionalis Tulen, Penyambung Lidah Rakyat yang mempunyai reputasi terhormat di kancah dunia.

Situasi yang kini kita alami, memang menggelisahkan. Rasanya, siapapun tak akan tenang hatinya menyaksikan sekitar 60 juta penduduk masih bergulat dalam kemiskinan. Jeritan tanpa suara (voice of the voiceless) itu, terasa menyayat sanubari, membuat kita bergegas ingin mengulurkan tangan. Namun, apakah mereka membutuhkan bantuan seperti yang kita pikirkan ? Pengalaman menunjukkan, bila bantuan yang kita berikan salah, justru akan mematikan kemandirian, inisiatif dan menimbulkan ketergantungan. oleh karena itu, mari kita “mencari tahu” siapakah si miskin itu ?

Apakah orang miskin malas dan tak mau bekerja ? Tentu tidak. Bila mereka tak mau bekerja, tentunya tak bisa mempertahankan hidup. Lalu, apakah mereka the have not ? Tentu juga bukan. Mereka adalah the have little, mereka memiliki sesuatu meski sedikit. Entah tenaga, tradisi gotong royong, tanah, famili dll. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja (keras), namun produktifitasnya sangat rendah. Acapkali jam kerjanya tak terbatas, namun penghasilannya tetap minim, usahanya kurang berkembang dan hanya bertahan pada tingkat subsistensi.

Orang miskin yang aktif bekerja ini dalam terminologi World Bank disebut economically active poor atau pengusaha mikro. Dan meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002).

Keberadaan usaha mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity.

Disamping mengakomodasi pemerataan seperti disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Tabel di bawah ini memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro (oleh World Bank disebut economically active poor) dalam mengurangi kemiskinan.

Melihat peran dari usaha mikro yang sangat strategis, timbul pertanyaan mengapa usaha ini kebanyakan sulit berkembang. Untuk menelusuri hal tersebut, tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai persoalan yang menjerat para pengusaha mikro. Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan (aksesibilitas terhadap modal) ternyata merupakan masalah yang utama.

Jenis Kesulitan Usaha Mikro

Jenis Kesulitan                                    IKR                    IK

1. Kesulitan modal                            34.55%              44.05%

2. Pengadaan bahan baku              20.14%              12.22%

3. Pemasaran                                       31.70%             34.00%

4. Kesulitan lainnya                          13.6%                 9.73%

Sumber: Data BPS terolah (1999)

IKR: Industri Kecil Rumah Tangga

IK: Industri Kecil

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (undeserved) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (not bankable) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Tabel data di bawah ini akan memperlihatkan realitas tersebut.

Darimana Modal Diperoleh

Uraian                                                      IKR                                IK

· Modal Sendiri                                    90.36%                   69.82%

· Modal Pinjaman                                    3.20%                      4.76%

· Modal Sendiri dan Pinjaman           6.44%                     25.42%

Jumlah                                                      100%                        100%

Asal Pinjaman

· Bank                                                         18.79%                          59.78%

· Koperasi                                                 7.09%                            4.85%

· Institusi Lain                                          8.25%                           7.63%

Lain-lain                                                   70.35%                         32.16%

Sumber: Data BPS terolah (1998)

Mengapa Keuangan Mikro ?

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro, adalah melalui keuangan mikro. Di Indonesia sendiri hal itu bukan barang baru. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak 100 tahun lalu pun sudah mengarah seperti itu. Dalam lingkup dunia, pendekatan kredit mikro mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya Microcredit Summit (MS) yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997.

MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pember­dayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara. MS juga memberi sema­cam semangat baru karena MS tidak hanya menampilkan keragaan keberhasilan kegiatan keuangan mikro dalam memberdayakan masyarakat (perekonomian rakyat), tetapi juga mematrikan suatu janji bersama untuk menanggulangi kemiskinan global sebanyak 100 juta keluarga (atau sekitar 600 juta jiwa).

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (microenterprises) untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih “besar”. Kebutuhan dana bagi microenterprises setelah mendapat dukungan modal itu akan meningkat, sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan Masyarakat (Mikro) yang dapat secara terus-menerus melayani kebutuhan mereka.

Dalam mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (economically active poor) tersebut, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan :

Banking of the poor

Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base, dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, Credit Union (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dll.

Banking with the poor

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang nature-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak (outreaching), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan financial support. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

Banking for the poor

Bentuk ini mendasarkan diri atas credit led institution dimana sumber dari financial support terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah : Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dll.

Bentuk pertama (Banking of the poor) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (Banking for the poor) menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal (capital heavy), yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (Banking with the poor) lebih menekankan pada fungsi penghubung (intermediary) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.

Keuangan Mikro dan Dua Generasi Pembangunan

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak dapat tidak terkait dengan praktek pembangunan yang dilakukan selama ini yang melalui krisis ekonomi telah memaparkan kelemahan dan kegagalannya. Proses pembangunan di Indonesia seperti di banyak negara berkembang lainnya, pada awalnya menyikapi persoalan kemiskinan (termasuk didalamnya ekonomi rakyat) dengan melihatnya sebagai keadaan sementara yang dalam proses pembangunan lebih lanjut akan secara otomatis menghilang melalui proses trickle down effect. Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, disediakanlah berbagai bantuan kepada mereka.

Format bantuan ini sangat beraneka ragam mulai dari penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, maupun pendidikan sampai bantuan teknis dan hibah peralatan serta modal. Pendekatan yang sering disebut sebagai pendekatan pembangunan generasi pertama ini harus diakui telah mampu meningkatkan berbagai indikator sosial secara signifikan. Namun harus diakui pula pendekatan ini telah menimbulkan berbagai persoalan seperti berkembangnya sikap ketergantungan dan melemahnya berbagai modal sosial yang dimiliki masyarakat, tidak diselesaikannya akar masalah penyebab kemiskinan yaitu ketimpangan distribusi dan akses terhadap sumber daya ekonomi, masih dipinggirkannya peran perempuan, dan semakin melebarnya jurang perbedaan antara mereka yang diuntungkan dalam kebijakan perekonomian yang diambil dengan rakyat miskin secara keseluruhan.

Pada sisi lain, pendekatan pembangunan generasi pertama membutuhkan biaya yang amat besar dan harus ditanggung oleh negara yang dalam kenyataannya semakin lama semakin jauh diluar kemampuan negara untuk membiayai sendiri. Sebagai akibatnya, seperti dalam kasus Indonesia berbagai program pembangunan semakin lama semakin tergantung pada negara dan pembiayaannya semakin mengandalkan pinjaman luar negeri.

Belajar dari pengalaman generasi pertama, pendekatan pembangunan generasi kedua mulai menggunakan keuangan mikro sebagai metode utamanya. Kontribusi dari pendekatan generasi kedua ini adalah: 1) diversifikasi pelaku utama pembangunan, 2) pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber-sumber keuangan dari masyarakat sendiri, 3) semakin pentingnya peran perempuan, 4) pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut (sustainable).

Pendekatan pembangunan generasi pertama yang menumpukan inisiatif pembangunan pada pemerintah telah memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada dua arah. Pada sisi pemerintah beban pembangunan yang sebelumnya tersebar pada berbagai kelompok masyarakat mengerucut dan menjadi beban pemerintah sendiri. Sementara pada masyarakat, pengambiloperan berbagai kegiatan pembangunan oleh pemerintah telah mengembangkan sikap apatis dan ketergantungan yang semakin lama semakin besar.

Kelompok masyarakat yang dalam generasi pertama diandalkan oleh pemerintah menjadi lokomotif pembangunan yaitu sektor usaha besar dan konglomerasi telah mendominasi baik pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar maupun produk domestik bruto (PDB)[3], akan tetapi dominasi itu ternyata tidak diikuti pengelolaan internal perusahaan yang baik (good corporate governance). Berbagai fasilitas dan perlakuan khusus yang disediakan pemerintah sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan mereka ternyata dalam kenyataannya justru banyak disalahgunakan serta mendorong berbagai tindakan yang tidak sepantasnya (misconduct).

Ambruknya sektor usaha besar dan konglomerasi menimbulkan efek domino pada ekonomi Indonesia yang strukturnya memang sudah timpang. Pelajaran lain yang diambil dari itu adalah eksisnya sektor ekonomi rakyat yang selama ini dimarjinalisasi ternyata mampu menjadi bantal penyelamat ekonomi nasional. Menjadi kesadaran bersama bahwasanya kedepan sektor ekonomi rakyat perlu mendapatkan perlakuan yang sepantasnya dan sewajarnya sebagai alternatif pelaku ekonomi nasional.

Pengambiloperan inisiatif pembangunan membuat biaya pembangunan menjadi terkonsentrasi pada pemerintah. Beban yang semakin lama semakin besar ini tidak dipenuhi melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri melainkan menggunakan sumber pembiayaan luar negeri yang pada gilirannya mendorong munculnya ketergantungan yang semakin besar. Kebijakan yang ditempuh tersebut kurang memberikan apresiasi terhadap kenyataan bahwa didalam negeri terdapat sumber dana yang memadai. Kenyataan bahwa dari seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat melalui perbankan (kasus BRI) hanya kurang dari separuh yang dimanfaatkan untuk memberikan pembiayaan usaha melalui kredit menegaskan kebijakan tersebut. Pendekatan keuangan mikro dalam generasi kedua membuka pemikiran bahwa pembiayaan pembangunan dapat dilakukan secara komersial menggunakan sumber dana dalam negeri yaitu tabungan masyarakat.

Peran perempuan selama beberapa waktu kurang mendapatkan tempat yang sepantasnya meskipun sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Pengalaman praktek keuangan mikro di berbagai tempat ternyata memberikan bukti yang berbeda. Kaum perempuan justru merupakan kelompok yang proaktif dan handal dalam mengelola ekonomi rumah tangga dan memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal. Kaum perempuan juga memberikan dampak berganda (multipler effect) yang lebih besar dari intervensi pembangunan yang dilakukan karena berbagai persoalan keluarga seperti gizi keluarga, kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan sebagainya secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak.

Pendekatan proyek yang selama generasi pertama pembangunan dikembangkan, dalam kenyataannya sebagian besar tidak berlanjut. Pendekatan proyek ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu: adanya batasan waktu, bekerja berdasarkan budget yang sudah dialokasikan, serta tidak diketahui tindak lanjutnya. Batasan waktu yang melekat pada pendekatan proyek seringkali meniadakan hasil-hasil yang telah dicapai oleh proyek itu sendiri. Hal ini terjadi karena persoalan kemiskinan adalah persoalan komplek yang penanganannya tidak bisa instant result dan karenanya membutuhkan komitmen yang panjang.

Pendekatan proyek yang hanya bekerja berdasarkan alokasi budget dalam pengalaman lapangan tidak bisa menarik sumber-sumber pendanaan lain dalam jumlah yang signifikan yang bisa menjamin keberlanjutan dari proyek. Proyek bekerja untuk menghabiskan alokasi yang sudah ditentukan dan tidak perlu mempertimbangkan apakah dana yang sudah dihabiskan akan kembali atau tidak (meskipun dana tersebut adalah dana pinjaman).

Kenyataan menunjukkan berbagai proyek juga tidak pernah mempertimbangkan kondisi pasca proyek. Apa yang akan terjadi apabila berbagai pelayanan dan bantuan menghilang? Siapa yang akan bertanggung jawab meneruskan kegiatan yang sudah dimulai? Hal-hal tersebut menjadi persoalan pada pendekatan proyek. Dalam generasi kedua, berbagai inisiatif pembangunan meletakkan persoalan keberlanjutan pada prioritas pertama. Sebagai konsekuensinya, pendekatan proyek mulai digantikan dengan pendekatan sistem dan kebijakan yang memang pada satu sisi menuntut pemerintah untuk secara bertahap mentransformasi perannya dari pelaksana berbagai proyek menjadi fasilitator dan berkonsentrasi pada penyusunan sistem dan kebijakan yang pro ekonomi rakyat. Sementara pada sisi lain, pelaku-pelaku pembangunan perlu diberdayakan untuk bertanggung jawab mengambil peran yang lebih besar.

Merajut Kebersamaan dan Membangun Kemandirian Bangsa

Dalam konteks pembangunan generasi kedua, menggalang kerjasama berbagai pihak (stakeholders) dalam masyarakat adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah forum (wadah) kebersamaan para pelaku yang mempunyai keterkaitan untuk pengembangan usaha rakyat sehingga bisa saling berkomunikasi, saling memahami, membentuk jaringan, dan bekerjasama secara saling menguntungkan.

Salah satu alternatif yang telah dilakukan dalam pengalaman kami adalah pembentukan Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro) Indonesia. Gema PKM ini adalah sebuah forum stakeholder yang terdiri dari institusi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian, sektor usaha, sektor bisnis, media massa, dan kelompok swadaya masyarakat (masyarakat miskin).

Dari pengalaman yang telah kami alami, dengan adanya interaksi, komunikasi, saling belajar dan mengajar, serta saling memahami satu sama lain, maka akan terjadi pembelajaran masing-masing dan kerjasama yang saling menguntungkan. Banyak persoalan yang akhirnya dapat dipecahkan sendiri diantara para pihak yang berkaitan dengan adanya interaksi dan komunikasi yang intensif.

Dan dari refleksi perjalanan yang telah kami alami, untuk membantu mereka yang miskin dan lemah melalui semacam terbentuknya semacam forum ini, niat baik saja tidaklah cukup. Ternyata dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketahanan bergumul dengan berbagai kerumitan, namun tetap harus fokus pada tujuan. Dan salah satu kunci keberhasilan dari forum semacam ini adalah partisipasi dan sikap pro aktif dari para stakeholder sendiri.

Dan sebagai catatan penutup, apa yang kita putuskan atau tidak-putuskan hari ini tidak akan berarti banyak bagi orang miskin (pengusaha mikro) besok atau bulan depan. Mereka tetap akan berusaha untuk ‘survive’ dengan caranya sendiri. Namun apa yang kita putuskan, atau yang tidak kita putuskan hari ini mungkin akan berakibat bagi perkembangan ekonomi rakyat (usaha mikro) dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Namun yang jelas, kita telah “berhutang” kepada para founding fathers, untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang kebudayaan dan mandiri dalam bidang ekonomi. Tetapi setiap generasi mempunyai pilihannya sendiri, apakah kita akan memperjuangkan hal itu, tentu tergantung pada diri kita sendiri. Namun yang jelas, setiap pilihan merupakan cerminan dari sebuah sikap. Inilah yang akan memperlihatkan apakah kita akan menjadi bangsa yang besar dan mandiri, ataukah memang kita adalah bangsa yang lemah dan hanya menjadi peminta-minta. Inilah tantangan generasi kita sekarang. Terima kasih.***

[1] Disampaikan sebagai Keynote Speaker dalam Lokakarya Keuangan Mikro, 16 Juni 2003 di Pendopo Kabupaten Blitar

[2] Ketua Yayasan Bina Swadaya, Sekretaris Jenderal Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro) Indonesia dan HKTI.

[3] Menurut data BPS (1998) sebelum krisis ekonomi terjadi, jumlah sektor usaha besar dan konglomerasi hanya 0,2% dari total pelaku ekonomi tetapi kontribusi dalam PDB sebesar 60,2%, penguasaan pangsa pasar sebesar 80%, dan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6%.

Oleh: Dr. Noer Soetrisno — Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Tambahan info dari  http://www.upinzero.wordpress.com/

Untuk ikut serta dalam membangun ekonomi kerakyatan , kini telah hadir system terbaru dengan konsep pemberian perputaran dana pinjaman dengan bunga 0 % (PDP 0%)

http://www.roll-cash.com/

Cara Cepat Memulai PDP 0%

(PERPUTARAN DANA PINJAMAN DENGAN BUNGA 0%)

Untuk segera mendapatkan perputaran dana pinjaman dengan bunga 0% atau lebih mudah disingkat dengan PDP 0%, ikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Pahami terlebih dahulu system yang ada, dengan cara membaca seluruh keterangan yang ada pada halaman website http://www.roll-cash.com.

2. Setelah paham, lakukan pengisian data diri anda pada form pendaftaran yang telah tersedia.

3. Transferkan Biaya untuk menjadi member dan Pembelian 3 Nis pada rekening admin RCI (lihat KETUM yang ada pada pojok kanan atas ada link untuk membaca ketum)

4. Lakukan konfirmasi pembayaran , bisa melalui menu konfirmasi pada web atau sms langsung admin.

5. Setelah anda bisa login ke ruang member. baca semua keterangan yang ada dan pahami.

6. Tunggu max 3 hari sejak pembelian 3 NIS, jadwal akan dikirim ke email anda.

7. Apabila telah terima jadwal, cetak jadwal tersebut agar anda tidak lupa. tanggal-2 penerimaannya dan pembayarannya.

8. Jaga komitment Pembayaran , agar anda mendapatkan perputaran dana sesuai paket yang anda pilih.

TERIMA KASIH, MARICSA

Sebelum saya sampaikan tentang, Bagaimana caranya untuk mendapatkan Perputaran Dana Pinjaman DENGAN BUNGA 0%, ada baik kita mengenal terlebih dahulu beberapa pinjaman yang ada saat ini. Mulai dari yang berbunga kecil sampai dengan yang mencekik leher pemakainya.

1. Pinjaman pada bank-bank bertaraf nasional, baik itu yang berstatus Negeri maupun berstatus Swasta Nasional (maaf saya tidak menyebutkan nama lembaganya disini). Pada umumnya kelompok bank yang sudah mapan dan memiliki nasabah sampai jutaan orang, umumnya mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini :

a) Mereka memiliki jutaan nasabah, yang dengan ikhlasnya setiap nasabah yang menabung pada bank tersebut dikenakan biaya administrasi antara 5.000 rupiah s/d 20.000 rupiah per bulannya, dan apabila kita ambil garis tengah dari biaya administrasi ini. Ditemukan angka kira2 10.000 rupiah perbulan yang dipotongkan pada rekening nasabah, baik yang tabungannya dibawah 500.000 maupun yang menabung diatas 500.000 hingga ratusan juta rupiah.

Kalaulah saja bank tersebut memiliki nasabah 10 juta orang (anggap masing-masing 1 rekening saja), artinya perbulan bank tersebut sudah mendapatkan income 10 Juta x 10.000 = Rp. 100 Milyar per bulannya. Coba anda kalikan 1 tahun , akan menghasilkan angka 1,2 Trilyun.

b) Ada sedikit yang lebih parah lagi, Apabila saldo tabungan anda = 100.000,- , maka alamat tidak bisa diambil sama sekali. Artinya masyarakat sudah memberikan modal gratis yang tidak perlu dikembalikan, coba kita hitung lagi,  seandainya ada 1 juta orang yang memiliki rekening tabungan seperti ini , itu berarti masyarakat sudah memberi modal Cuma-Cuma/gratis kepada bank tersebut sebesar :

Rp. 100.000,- x 1 juta orang = Rp. 100 Milyar, juga. ENAK SEKALI YA, PRAKTEK SEPERTI INI MEMILIKI LEGALITAS YANG SAH, SIAPA PUN TIDAK BISA MENGGUGATNYA DI REPUBLIK INI.

(kalau menurut Penulis, kelakuan seperti ini, tidak jauh bedanya dengan pencurian pulsa handphone akhir-akhir ini)

c) Lalu Bagaimana dengan Kredit,Turunnya mental para banker dengan sikap yang lebih senang memberikan kredit kepada usaha-usaha besar saja. Toh keuntungan yang mereka peroleh akan sama saja, dengan memberikan kredit kepada beberapa usaha dengan nilai milyaran rupiah, daripada memberikan kredit kepada kurang lebih 40 juta orang di Indonesia yang bergerak di sector informal, (pedagang kecil, warung-warung kecil dsbnya)CAPEH DEEH !!! .

d) Ya, memang bunga pinjaman yang mereka berikan tidak separah kelompok bank daerah ataupun BPR.

e) Tetapi INGAT syaratnya :

• Harus ada usaha / slip gaji
• Cek Bank Indonesia.
• Jaminan/agunan
• Survey lokasi rumah/calon nasabah
• Biaya survey dibayar dimuka (diterima atau ditolak biaya survey hilang/tidak kembali)
• Dll. (yang sudah umum dilakukan dan sah/legal)

RINGKAS CERITA KIRA-KIRA SEPERTI ITU KONDISINYA, Namun timbul pertanyaan di benak Penulis ?

“Kira-kira yang 40 Juta orang yang berada pada sector informal tadi dapat pinjaman modal dari mana ?  “

INI DIa yang jadi masalah, Kemana hendak mengadu ?

Tunggu dulu…. Kita lihat sejenak !   … … rupanya yang 40 juta ini adalah bagian yang harus mendapatkan :

a) Bunga pinjaman yang cukup tinggi mulai dari 5% per bulan sampai dengan 30% per bulan…. !!!

b) Dan termasuk di dalamnya yang 40 juta ini adalah para donator yang dengan iklas memberikan sumbangannya sebesar Rp. 100.000,- , untuk disumbangkan pada bank di atas (no.1) tanpa mengharap uangnya kembali.

(Sungguh mulia hati orang yang 40 Juta Ini), walaupun dia kekurangan mau berbagi dengan orang yang jauh tingkat ekonominya dibandingkan dengan dirinya sendiri.

c) Tentang derita jutaan rakyat Indonesia yang mendapatkan bunga 33% perbulan, sudah Maricsa tulis di http://www.upinzero.wordpress.com

Coba kita perhatikan sejenak gambar susunan tata surya diatas ini !

• Bagaimana bulan mengelilingi bumi ?
• Bagaimana bumi dan bulan mengelilingi matahari ?
• Bagaimana matahari berputar pada porosnya ?
• Kenapa jarak lintasan masing-masing orbit berbeda antara planet yang satu dengan yang lainnya ?

DENGAN DASAR SYSTEM KERJA GAMBAR DI ATAS LAHIRLAH SEBUAH SYSTEM TERBARU DI DUNIA, SYSTEM INI SANGAT SESUAI DENGAN UUD 1945, KHUSUSNYA PASAL 33.

Untuk Keterangan lebih lanjut, nantikan artikel berikutnya yang akan Maricsa postingkan di blog upinzero.wordpress.com

Bagi pembaca yang terhormat, BILA ingin segera mengetahui lebih lanjut bisa langsung klik link berikut ini :

http://www.roll-cash.com/

]]> http://upinzero.wordpress.com/2011/10/30/cara-mendapatkan-perputaran-dana-pinjaman-bunga-0/feed/ 0 mymaricsa 50100 tanya2 s-tatasurya http://upinzero.wordpress.com/2011/10/29/korban-bunga-uang-riba-jutaan-rakyat-indonesia/ http://upinzero.wordpress.com/2011/10/29/korban-bunga-uang-riba-jutaan-rakyat-indonesia/#comments Sat, 29 Oct 2011 15:16:14 +0000 mymaricsa http://upinzero.wordpress.com/?p=6 ]]> Follow @JoinRc

Angsuran yang ke Berapa  Omm,……  ?

Tanya seorang Ibu Pada seorang petugas Koperasi Harian, Lalu petugas tadi memberikan potongan kecil dari lembaran kertas berwarna kuning itu pada pemilik warung kecil yang berdagang kebutuhan harian.

Tadi sekelumit cerita hitamnya ekonomi rakyat pada lapisan bawah……  Mungkin anda sudah tahu atau ingin mengetahui berapa besarnya bunga yang harus dibayar oleh ibu pemilik warung tadi !

Hasil Survey menunjukan, sebagai estimasi saja :

POKOK Hutang Rp. 1.000.000,-

Terima uang saat pinjaman turun Rp.  900.000,-

Lalu membayar angsuran sebanyak  40 x 30.000  = 1.200.000,-

Angsuran dibayar setiap hari selama 40 Hari. Jika dihitung Tingkat bunganya adalah :

Rp. 1.200.000 – Rp. 900.000 = Rp. 300.000,-

Jadi bunga uang untuk 40 hari pemakaiannya adalah :

Rp. (300.000/900.000) x 100% =  33,3 %

Yang membuat saya semakin tertegun adalah bahwa yang melakukan hal ini adalah sebuah Koperasi (atas namanya, prakteknya ……… ) , terus…. setelah ditelusuri kenyataan dilapangan, bahwa sumber dana koperasi jenis ini adalah dari : a) dari pemilik modal pribadi, b) dari BPR, c) dari bank swasta.dstnya.

Bila kita runut sampai ke atas sumber adalah dari Bantuan Luar negeri juga. (artinya kapitalis luar negeri sudah dengan mudahnya menjadikan masyarakat indonesia sebagai mangsanya)

OK. Sampai, saya renungkan lagi … Berapa orang di republik ini yang menggunakan dana jenis ini ; mari kita estimasi lagi :  Kita ambil angka estimasi yang terkecil saja.

pada Sector Informal ada kurang lebih 40. Juta orang pelaku ekonominya, bila di ambil 10% saja ditemukan angka sebanyak 4.000.000,-  orang indonesia yang menggunakan jasa pinjaman dengan jenis ini.

Kita hitung jika 4 juta orang meminjam @ Rp 900.00,- artinya ditemukan angka pembayar bunga :

4.000.000,- orang x 300.000 = 1.200.000.000.000,-  (1,2 trilyun rupiah)/ per 40 harinya

Artinya dalam 1 tahun 365/40 = 9 x 1,2 T = 10,8 Trilyun Rupiah

(BEBAN BUNGA YANG HARUS DIKELUARKAN HANYA UNTUK KAPITALIS)

Semoga anda tidak bosan ikut menghitung angka-angka ini.

Dan kenyataan yang ditemui dilapangan, angkanya jauh diatas perhitungan diatas tadi ( Bisa mencapai ratusan T)

PERTANYAANNYA SEKARANG APAKAH KITA SEMUA MASIH INGIN MENGEMUKAN KELOMPOK KAPITALIS INI ?

Hingga kini mereka masih menggunakannya, KENAPA  ?

Mereka BUTUH dana untuk kelangsungan hidupnya,  dan tidak ada pilihan lain !!

Bagaimana bila ada cara yang lebih baik, sederhana ?

Anda mendapatkan Perputaran Dana Pinjaman dengan BUNGA 0% ?  MAU ?

Untuk Info klik http://www.roll-cash.com/

Apakah Kita Sudah Merdeka Secara Ekonomi  ?

Legalitas kemerdekaan sebagai sebuah negara telah dimiliki, yang setiap tahun dirayakan baik oleh pemerintah maupun rakyat Indonesia. Merdeka … Merdeka… Merdeka.., gaungnya masih teringat  dengan jelas di telinga kita. Bapak bangsa indonesia, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan banyak lagi….. yang menginginkan Indonesia menjali sebuah negara yang kuat baik secara fisik, maupun secara ekonomi.

Namun, perbedaan antara terjajah dan merdeka tampaknya tidak memiliki makna apa-apa lagi bagi sebagian besar ekonom. Dalam pandangan para ekonom yang saya sebut sebagai ekonom arus utama ini, identitas sebuah Negara tidak memiliki makna lain selain untuk kepentingan statistik belaka.

Demikian halnya ketika berbicara mengenai perkembangan ekonmi, yang menjadi pusat perhatian mereka tidak lebih dari sekedar data-data statistik seperti pertumbuhan ekonmi, peran investasi, peran konsumsi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan paling jauh mengenai tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Cara pandang seperti itu jelas sangat bertolak belakang dengan cara pandang para Bapak Pendiri Bangsa. Bung Karno, misalnya, ketika berbicara mengenai politik perekonomian Inodnesia, secara jelas membedakan antara ekonomi kolonial dengan ekonomi nasional.

Menurut Bung Karno, ekonomi Indonesia yang berwatak kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri    sebagai berikut. Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju. Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.

Dengan latar belakang seperti itu, ekonomi Indonesia merdeka, yang oleh Bung Karno disebut sebagai ekonomi nasional, haruslah merupakan koreksi total terhadap ciri-ciri ekonomi kolonial tersebut.

Sejalan dengan Bung Karno, Bung Hatta lebih memusatkan perhatiannya terhadap struktur sosial ekonomi yang diwarisi Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Bung Hatta, struktur sosial-ekonomi Hindia Belanda ditandai oleh terbaginya masyarakat Indonesia atas tiga strata sebagai berikut. Pertama, kelas atas yang makmur diisi oleh bangs Eropa. Kedua, lapis tengah yang menguasai perdagangan diisi oleh warga timur asiing. Ketiga, kelas bawah yang miskin diisi kaum pribumi.

Sebab itu, menurut Bung Hatta, sebagai koreksi terhadap ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya kaum pribumi sebagi tuan di negeri mereka sendiri.

Perjuangan para Bapak Pendiri Bangsa untuk mewujudkan ekonomi Indonesia merdeka itu jelas sangat bertentangan dengan kepentingan kaum kolonial.s ebab itu, tidka heran, bila mereka hampir terus-menerus berusaha menjegal rencana tersebut.

Hal itu antara lain mereka lakukan dengan melakukan agresi pertama dan kedua segera setelah proklamasi. Selanjutnya, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), mereka berusaha memaksa Indonesia untuk membayar pampasan perang dan menanggung warisan utang luar negeri pemerintah Hindia Belanda, masing-masing sebesar US$ 2,5 milyar dan US$ 4 milyar.

Dengan latar belakang seperti itu, jika disimak perjalanan ekonomi Indonesia selama 60 tahun belakangan ini, hanya dalam era pemerintahan Soekarno rencana untuk mewujudkan ekonomi merdeka melalui proses demokratisasi ekonomi itu benar-benar pernah dilaksanakan, yaitu melalui pengembangan koperasi dan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dalam periode 1956-1964.

Setelah itu, terutama setelah masuknya Mafia Berkeley sebagai bagian dari kekuasaan pada awal pemerintahan Soeharto, kaum kolonial secara sistematis berhasil menghentikan proses tersebut. Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), mereka berhasil melakukan koreksi ulang sesuai dengan selera dan kepentingan mereka.

Lebih-lebih setelah ekonomi Indonesia mengalami krisismoneter pada 1997/1998 yang lalu. Melalui penyelenggaraan sejumlah agenda ekonomi neoliberal yang dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, upaya untuk mewujudkan ekonomi merdeka tidak hanya terhenti secara praksis. Tetapi secara sempurna mengalami koreksi hingga ke tingkat konstitusi.

Belakangan, melaluo penyusunan UU Penanaman Modal, kaum kolonial tampaknya sedang berusaha keras untuk menuntaskan rencana jahat tersebut.

Demikianlah, jika disimak secara keseluruhan, rasanya tidka terlalu berlebihan bila perjalanan ekonmi Indonesia sejak proklamasi hanya layak dipahami sebagai sebuah perjalanan dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Quo vadis ekonom arus utama?

LIHATLAH KENYATAANNYA, Kala para pedagang kaki lima itu kita tempatkan sebagai bagian dari sektor nformal. Maka justru para pedagang kaki lima dan sektor informal itulah yang dalam perjalanan perekonomian Inodnesia selalu menjadi tulang punggung dan penyelamat. Resesi ekoni awal tahun 1980-an, walaupun Pemerintah harus mendevaluasi rupiah toh perekonomian menggeliat dan kembali bergerak justru karena sektor informal. Peristiwa itu berulang kembali saat krisis 1997/1998, atau bahkan hingga hari ini saat sektor riil menjerit karena jatuhnya daya beli dan rendahnya fungsi intermediasi perbankan. Sekitar 40 juta sektor informal lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya dengan keberhasilannya mendorong pertumbuhan ekonomi melaluo konsumsi.

Fakta ini tidak ada yang mampu mengingkari   !!

Ironinya fakta itu tidak sebagai fakta. Pemerintah pun tidak terlalu berani memberikan pembiayaan melaluo alokasi dan distribusi APBNnya di saat perbankan kesulitan mendapatkan sektor informal yang feasible dan bankable. Sementara mentalitas bankir masih belum berubah. Buat apa memberikan kredit yang kecil-kecil kepada jutaan sektor informal. Toh keuntungannya akan sama dengan memberikan kredit yang besar kepada dua atau tiga pelaku bisnis.

MELIHAT KENYATAAN INI, AKHIRNYA LAHIRLAH SEBUAH SYSTEM TEROBOSAN BARU UNTUK MENYAMBUNG CITA-CITA BAPAK BANGSA INDONESIA,

system Perputaran Uang Pinjaman dengan bunga 0%

“Roll Cash Indonesia (RCI) “

yang dapat digunakan oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. SIAPA PUN ANDA!

Semua orang berhak untuk mengembangkan usaha/kegiatan ekonominya sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya. System Roll Cash Indonesia BISA membantu perputaran usaha dengan pinjaman tanpa bunga (0%), Besarnya Nominal Pinjaman akan naik 2x lipat setiap peserta menyelesaikan Siklus Pinjaman.

Apakah anda memiliki pinjaman yang berbunga ?

Apakah anda, ingin mendapatkan perputaran dana pinjaman dengan tingkat bunga 0% ?

Tinggalkan Pinjaman dengan system bunga dan Dapatkan Perputaran dana pinjaman bebas bunga disini !

GUNAKAN !!! “ROLL CASH INDONESIA” UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN  ANDA * DANA BEBAS BUNGA * TANPA JAMINAN * TANPA CEK BI SEMUA BISA MENGGUNAKANNYA *

 system Roll Cash Indonesia Dapat juga di pergunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana (MENABUNG) dengan jumlah tertentu (Dana ditransfer ke rekening BANK ANDA, artinya dana pinjaman anda jadikan sebagai tabungan = pengembalian 0% bunga) , dan pengembaliannya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh system RCI.

Dana bisa dipergunakan untuk persiapan masuk sekolah, kuliah, dan persiapan dana untuk berbagai keperluan Lainnya.

System tidak memakai agunan/jaminan sama sekali dan System tidak mengenal anda secara pribadi (Tidak ada survey Lokasi Rumah anda), tidak ada cek BI (Bank Indonesia) apakah anda pernah mengalami kredit macet atau tidak ?

System RCI Memberikan Pinjaman Dengan Bunga 0% . Besarnya Pinjaman akan naik secara berkala.

Catatan : Apabila dalam siklus pemberian pinjaman dan pembayaran pinjaman anda berjalan dengan track record yang baik, maka pinjaman pada siklus berikutnya akan naik menjadi 2 x lipat daripada siklus yang sebelumnya.

 PINJAMAN ROLL CASH INDONESIA TERDIRI DARI 3 PAKET :

1.  SILVER (TOTAL PERPUTARAN DANA Pinjaman Rp. 20,1 Jt)

2.  GOLD (TOTAL PERPUTARAN DANA Pinjaman Rp. 160,2 Jt)

3. PLATINUM ((TOTAL PERPUTARAN DANA Pinjaman Rp. 324 Jt)

ROLL-CASH INDONESIA, adalah Pilihan Tepat untuk perubahan perekonomian yang mendasar.  Yang dapat mengurangi beban bunga secara nasional.

Sebuah system perputaran dana pinjaman YANG SPEKTAKULER dengan bunga 0%. Sesuai dengan Syariah Islam, Bebas RIBA.

Nilai Pengembalian DANA = Besarnya Nilai Pinjaman

Info lebih Lengkap , klik http://www.roll-cash.com/